'Wakil Rakyat' Penjaja Anggaran |
 DUA pria itu bersua di satu restoran, lantai tiga Plaza Senayan, Jakarta. Pria pertama Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar, Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Lelaki lainnya Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat. Berjabat tangan, lalu saling menanyakan kabar, keduanya kemudian duduk di tempat kosong restoran itu. Malam itu, Oktober 2009, menurut sumber yang mengetahui pertemuan tersebut, Setya bertanya, "Mau ikutan dengan grup kami?" Yang ditanya menjawab mantap, "Bisa, Pak." Dua pria memahami kosakata yang sama. Kalimat Setya itu merupakan kode ala Senayan untuk menawarkan jasa pengalokasian anggaran proyek infrastruktur di suatu daerah. Setya mengangguk-angguk. Ia berpesan agar Jefferson melanjutkan urusan anggaran ini dengan stafnya di Dewan. Pertemuan di restoran tanpa jamuan itu usai dengan cepat. Pada saat itu, Tomohon membutuhkan dana segar Rp 50 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Jefferson berharap dana bisa masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tomohon tahun berikutnya. Sumber Tempo menyebutkan, setelah pertemuan tersebut, anggota staf wali kota termuda di Indonesia itu, ditemani seorang pengusaha asal Sulawesi Utara, beberapa kali menjalin kontak dengan Shely, anggota staf Setya. Dalam komunikasi disebutkan, Jefferson harus menyetor uang muka Rp 3 miliar, enam persen dari anggaran Rp 50 miliar yang akan dialokasikan. "Tak boleh kurang sedikit pun," kata sumber ini. Menjelang tutup bulan, anggota staf Jefferson bersama pengusaha sponsor bertemu dengan Shely di ruang kerja Setya, lantai 12 Nusantara I Gedung DPR. Keduanya menenteng tas belanja berisi ratusan lembar dolar Amerika Serikat. Tak banyak cakap, tas itu berpindah tangan. Dan benar, belakangan Tomohon mendapat tambahan anggaran Rp 50 miliar dari pos dana percepatan pembangunan. Jefferson, yang dua pekan lalu divonis sembilan tahun penjara dalam perkara korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kini ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, tak membantah atau membenarkan informasi itu. "Kamu tahu dari mana? Saya tak mau berkomentar," katanya. Dihubungi Tempo, Shely menyangkal pernah menerima uang dari pengusaha atau staf pemerintah Tomohon. "Saya tidak tahu soal itu. Di DPR memang banyak gosip yang tak jelas," ujarnya. -Setya juga membantah bertemu dengan Jefferson dan menawarkan bantuan penempatan anggaran. "Tidak ada itu," katanya seusai kuliah umum di Universitas Lampung, Jumat pekan lalu. Seorang pengusaha yang pernah dekat dengan Setya Novanto mengatakan peran Bendahara Umum Partai Golkar dalam mengegolkan anggaran untuk daerah sangat besar. Bahkan -Setya menjadi pintu masuk utama bagi mereka yang ingin meraup dana anggaran melalui jalur Partai Beringin. Dimintai komentar, Setya kembali membantah. "Saya tak ikut-ikutan. Tudingan itu aneh," ujarnya sambil berlalu. Dugaan praktek percaloan anggaran di Dewan kembali dibicarakan setelah terbongkarnya perkara suap untuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Pada 21 April lalu, Wafid ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima cek senilai Rp 3,2 miliar dari Direktur PT Duta Graha Indah Mohammad el-Idris, penggarap proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang. Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri yang mendampingi Mohammad el-Idris, juga ditangkap. Setelah ditangkap, Rosalina, yang menjadi anak buah Muhammad Nazaruddin, pemilik Anak Negeri dan Bendahara Umum Partai Demokrat, menyebutkan uang untuk Wafid bakal dibagikan ke sejumlah anggota Komisi Olahraga Dewan. Belakangan, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah berganti pengacara, Rosalina menyatakan tak mengenal Nazaruddin. Ia juga menyangkal dana bakal dibagikan ke Senayan. Penyusunan anggaran memang merupakan lahan basah bagi anggota Dewan. Para "wakil rakyat" menggunakan proses persetujuan yang merupakan kewenangan mereka untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan penelusuran Tempo, banyak anggota Dewan menghubungi kepala-kepala daerah, menawari mereka anggaran tertentu, dan kemudian memotong 5-10 persen sebagai "fee". Uang ini harus dibayar di muka, tunai. Proses serupa dilakukan dengan pengusaha untuk persetujuan anggaran pengadaan suatu barang. Tawar-menawar juga dilakukan untuk memutuskan pasal-pasal krusial dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang (lihat "Bursa Pasal ala Senayan"). |
Sabtu, 18 Juni 2011
CALO-CALO ANGGARAN DI DPR
KISRUH IMPORT DAGING SAPI
Partai Putih di Pusaran Impor Daging |
 Sepanjang pekan lalu Prabowo Respatiyo Caturroso jarang pulang ke rumahnya di kawasan Serpong, Tangerang. Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian itu memilih ngumpet di rumah koleganya di Jakarta Selatan. Rupanya, Prabowo sedang menghindar dan kucing-kucingan dengan sejumlah importir daging sapi. Beberapa pemain impor daging terus mendesaknya agar segera mengeluarkan surat pemberitahuan pemasukan alias surat izin mengimpor. "Saya dijepit dari kiri dan kanan," kata Prabowo kepada Tempo lewat sambungan telepon pekan lalu. Direktorat Jenderal Peternakan merupakan satu-satunya lembaga yang mengeluarkan kuota impor daging sapi. Selasa pekan lalu sejatinya batas terakhir bagi direktorat jenderal ini untuk menerbitkan surat izin mengimpor daging sapi jatah semester kedua 2011 kepada 55 importir. Tapi Prabowo baru menandatangani sebagian surat izin tersebut. Berdasarkan cetak biru Kementerian Pertanian, pada 2011 impor daging sapi dipatok sebesar 72 ribu ton. Realisasi impor semester pertama telah mencapai 39 ribu ton. Menurut Prabowo, ada kemungkinan angka impor daging membengkak menjadi 93 ribu ton karena tingginya permintaan masyarakat. Tahun lalu, impor daging sapi menembus 119 ribu ton atau senilai Rp 5 triliun. Bisnis daging impor memang lumayan menggiurkan. Seorang importir membeli daging impor dengan harga rata-rata Rp 40 ribu per kilogram. Di supermarket, pasar tradisional, atau perhotelan Indonesia, daging impor ini dijual Rp 60-70 ribu sekilo, tergantung jenis dan kualitasnya. Itu berarti margin keuntungan kotor sekitar Rp 30 ribu per kilogram atau ada jatah Rp 2-3,6 triliun buat semua pemain daging, mulai importir sampai pedagang eceran. Tak mengherankan jika kuota impor daging sapi menjadi rebutan pengusaha. Segala cara dikerahkan, termasuk mendatangkan daging impor secara ilegal. Masalahnya, kata sumber Tempo, bukan hanya pengusaha yang tergiur gurihnya bisnis daging impor ini, tapi juga makelar. Sang calo berusaha mendekati Direktorat Jenderal Peternakan, meminta surat izin impor buat perusahaan tertentu. Bisik-bisik di kalangan importir daging, broker alias makelar tersebut bisa memperoleh komisi Rp 1.000-3.000 per kilo. Sekilas nilai komisi ini kecil. Tapi, lantaran jumlah impornya gede, miliaran rupiah bisa dikantongi. Praktek percaloan inilah yang membuat Prabowo memilih ngumpet. Pemain daging yang menguber-uber Prabowo antara lain Basuki Hariman dan Tafakur Rozak Soedjo. Basuki adalah pemilik CV Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama. Ia sudah lama malang-melintang di Kementerian Pertanian. Tujuh tahun lalu, Basuki tersandung kasus pemalsuan. Daging asal India dikemas ulang, lantas dijual di dalam negeri sebagai daging Australia. Padahal impor daging hanya boleh dari Australia dan Selandia Baru (Tempo Edisi 14-20 Maret 2011: "Impor Renyah Daging Berjanggut"). Sumber Tempo mengungkapkan, Basuki bisa lolos karena merapat ke Suripto, anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera. Basuki bisa mengenal bekas anggota Badan Koordinasi Intelijen Negara-kini Badan Intelijen Negara-itu lantaran bersahabat dengan Rozak Soedjo, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Alam Watch. Rozak bekerja satu atap dengan Suripto. "Ya, Rozak anak buah saya," kata Suripto kepada Tempo di Jakarta, Kamis pekan lalu. Suripto sudah lama bersahabat dengan Basuki setelah dikenalkan oleh Ustad Haris Thahir, Ketua Umum Dzikir SBY Nurussalam. Tapi Suripto membantah merekomendasi Basuki. "Saya tidak pernah meminta ini dan itu," ujarnya. Namun, menurut sumber tadi, Prabowo merasa Basuki dan Rozak terus mengejarnya. Pada Senin dan Selasa pekan lalu, misalnya, mereka menunggu Prabowo di lantai enam gedung Direktorat Jenderal Peternakan, Jalan R.M. Harsono, Jakarta Selatan. "Mereka menunggu di ruangan staf Prabowo," ujarnya. Pada saat bersamaan, Prabowo merasa tekanan semakin kuat lantaran munculnya pemain baru, yakni Sengman Tjahja. Menurut sumber Tempo, Sengman masuk melalui Ketua Majelis Syura PKS Ustad Hilmi Aminuddin. Perantara Sengman tak lain Ridwan Hakim-biasa dipanggil Iwan-anak keempat Hilmi Aminuddin. Prabowo membenarkan semua cerita ini. "Ya, betul. Sengman diantar Iwan," ujarnya. Sejumlah pengusaha perdagingan berkerut mendengar nama Sengman. "Saya tak pernah dengar orang ini berbisnis daging," kata Budi Mulyono, seorang distributor daging. Benar. Sengman tak punya sejarah main daging. Sengman lebih banyak berbisnis retail dan properti di Sumatera Selatan (lihat "Malang Melintang di Palembang").
|
Jumat, 20 Mei 2011
Bakal Calon Walikota Tasikmalaya Dari PDIP
Denny Maju di Pilkada, Ade Ketua Tim Sukses
“Kita berangkat dari ketidakberdayaan. Untuk itu saya sendiri akan maju dan siap bertarung menjadi calon wali kota pada Pilkada 2012 nanti. Seperti pada Musancab Kecamatan Mangkubumi beberapa waktu yang lalu, secara resmi seluruh pengurus PAC, ranting dan anak ranting secara bulat mendukung saya menjadi calon wali kota,” papar Denny dalam sambutan pembukaan Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Ranting PDIP se Kecamatan Kawalu.
Lajut Denny, sebagai partai wong cilik, kader PDIP jangan merasa khawatir, karena sebentar lagi partainya wong cilik akan menjelma menjadi partai wong besar. Untuk itu bagi seluruh kader yang telah berhasil menduduki jabatan di legislatif, Denny berharap jangan merasa besar oleh usaha pribadi, karena para anggota legisltif itu besar karena PDIP.
“Jika saya terpilih menjadi wali kota, maka saya akan langsung mengundurkan diri dari keanggotaan saya di DPRD. Untuk kemenangan kita saya minta Wakil Bupati Tasikmalaya untuk menjadi tim sukses saya nanti,” pintanya.
Denny juga mengingatkan kepada seluruh kader PDIP yang hadir, bahwa kemenangan PDIP dalam Pilkada 2012 nanti adalah bukan tujuan utama yang akan diraihnya. Karena tujuan utama PDIP adalah kemenangan dalam pemilu legislatif pada tahun 2014.
Terkait permintaan Denny soal tim sukses, Wakil Bupati Ade Sugianto, ketika ditemui setelah acara pengkaderan menyatakan siap menjadi ketua tim suskses Denny. “Saya siap menjadi ketua tim sukses karena kita ini memiliki modal soliditas kader di bawah sampai anak ranting. Makanya kita memiliki peluang yang sangat besar untuk meraih kemenangan ini. Kalau tidak sekarang, masa harus menunggu kemenangan lima tahun ke depan lagi,” papar Ade yang juga ketua DPC PDIP Kabupaten Tasikmalaya ini.
Untuk menghindari kekalahan, salah satu pengurus DPD PDIP Jawa Barat Ir Rohman mengingatkan bahwa kedekatan partai dengan masyarakat adalah hal yang mutlak harus dijalankan. Langkah konsolidasi bisa dilakukan dengan mengajak keluarga terdekat, kemudian keluarga besar dan terus dilanjutkan dengan mengajak tetangga di sekeliling kader PDIP. “Maka jangan ngomong anggota PDIP jika tidak bisa mengajak istri, suami atau keluarga kita menjadi anggota partai kita!” tegasnya.
Dalam acara tersebut, hadir sebanyak 650 kader PDIP dari pengurus anak ranting, ranting dan PAC-se Kecamatan Kawalu, pengurus DPC PDIP dan anggota Fraksi PDIP. (asp)
Bakal Calon Walikota Tasikmalaya Dari PPP
Budi Siap Maju di Pilkada 2012
TASIK – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman mengaku siap untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Tasikmalaya tahun 2012.
“Sebagai kader partai saya harus siap (dicalonkan, red),” tegasnya saat wawancara dengan Radar Tasikmalaya TV, kemarin di sela-sela kegiatan PPP Jalan Santai Menuju Indonesia Sejahtera, di Alun-alun Kota Tasikmalaya.
Walau begitu, kata Budi untuk pencalonan nanti di Pilkada 2012, PPP memiliki mekanisme yang demokratis tentang penentuan calon yang akan maju.
“Saya siap saja (mencalonkan diri, red) kalau dianggap mampu menang di Pilkada 2012,” tegasnya saat menjawab tentang kesiapannya jika dipilih partainya nanti maju di Pilkada 2012.
Kata Budi, memang sesuai amanat Muscab III PPP bahwa memenangkan Pilkada 2012 merupakan target partainya.
Sementara itu target lainnya yang dicanangkan partai yang berlambang Ka’bah ini, kata Budi yakni memenangkan Pemilu 2014 dan menargetkan 12 kursi di DPRD Kota Tasikmalaya.
Untuk meraih target-target PPP itu, langkah awal yang akan diamblinya yakni melakukan konsolidasi internal partai, kemudian silaturrahmi dengan para ulama dan pondok pesantren. “PPP itu dibangun oleh para ulama maka sudah kewajiban saya untuk kembali ke para ulama dan tokoh masyarakat, “ terangnya.
JALAN SANTAI
Sementara itu dalam rangka Harlah PPP yang ke-38 dan Pelantikan Pengurus DPC PPP Kota Tasikmalaya periode 2010-2015, kemarin dilaksanakan jalan santai yang diikuti sekitar 15 ribu peserta.
Dalam acara tersebut, sebanyak 5 unit motor, 5 TV, 3 kulkas, 2 sepeda dan belasan hadiah lainnya dibagikan kepada para peserta. Hadiah-hadiah itu merupakan sumbangan pengurus PPP dan perusahaan-perusahaan.
Dalam acara yang dilaksanakan di Alun-alun Kota Tasikmalaya itu hadir juga Ketua DPW PPP Jawa Barat Drs H Nu’man Abdul Hakim, Wali Kota Tasikmalaya Drs H Syarif Hidayat MSi, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Drs H Otong Koswara dan undangan lainnya. (asp)
Bakal Calon Walikota Tasikmalaya Independen
TASIK – Bakal calon wali kota untuk Pilkada 2012 dari independen mulai muncul. Dia adalah Ade Bainun Zain, ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Kontraktor Baja Ringan Indonesia (DPP Gapekbarindo).
Ade mengungkapkan keinginan menjadi wali kota karena beberapa pertimbangan. Di antaranya dia melihat pembangunan di Kota Tasik sangat lambat, karena tidak adanya program yang jelas bagi masyarakat. Akibatnya, kata Ade, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya di Kota Tasik cenderung karut marut. “Kota ini sangat berpotensi menjadi kota besar dengan PAD yang besar pula, tinggal menggali potensinya,” beber Ade.
Lanjut Ade, seorang pemimpin daerah harus memiliki jiwa entrepreneurship di era otonomi daerah ini. Semangat tersebut harus dimiliki kepala daera guna meningkat pendapatan yang tinggi sehingga bisa mengakomodir aspirasi masyarakat. “Karena tidak mungkin mampu menyejahterakan rakyat apabila PAD-nya kecil,” tutur warga Perum Griya Asri Kencana, Cipedes.
Dalam kesempatan itu, Ade mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sosial Kota Tasikmalaya. Tasik dianggap Kota Santri, tetapi inplementasinya belum terlihat sama sekali. Menurutnya, hal itu disebabkan kurang fokusnya pimpinan daerah dalam melakukan penataan kota. “Pemkot Tasik belum mampu me-manage zakat dengan dengan baik untuk kepentingan masyarakat miskin, padahal hal tersebut bisa dijadikan solusi mengentaskan kemiskinan,” tandas pria kelahiran Parung Kadongdong, Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya ini.
Ketidakfokusan pemerintah itu, lanjut Ade, diperparah dengan tidak adanya dorongan dan desakan yang kuat dari legislatif selaku pengawas eksekutif yang juga menjadi tumpuan masyarakat.
Dengan berbagai persoalan tadi, Ade menyatakan harus ada yang diubah di Kota Tasikmalaya ini. Karenanya, dia memantapkan diri mencalonkan diri sebagai wali kota dari independen. Dia ingin membawa perubahan yang signifikan demi kemajuan Kota Tasikmalaya. “Mohon doa restu, dengan independen saya yakin bisa menjawab keinginan rakyat,” tandasnya. (kim)
Senin, 16 Mei 2011
Minggu, 15 Mei 2011
Sabtu, 14 Mei 2011
lagu dan lyrik Mars PAN dan Hymne PAN
Engkau bagai matahari bangsa
pancarkan sinar tanah pertiwi
tumbuhkan kehidupan demokrasi
untuk Indonesia
Engkau pengemban amanat bangsa
menuju cita cita bersama
menyongsong masa depan yang bahagia
bagi Indonesia
Reff PAN Partai Amanat Nasional
Tegakkan keadilan bagi semua
PAN Partai Amanat Nasional
Ciptakan kehidupan yang sejahtera
Tegak Bersama Tegar semua
tuk membangun negeri kita
Ayo Serentak , Maju Serempak
Tuk menggapai cita mulia
Engkau bagai matahari bangsa
pancarkan sinar tanah pertiwi
tumbuhkan kehidupan demokrasi
untuk Indonesia
Engkau pengemban amanat bangsa
menuju cita cita bersama
menyongsong masa depan yang bahagia
bagi Indonesia
Back to Reff…
Tegak Bersama Tegar semua
tuk membangun negeri kita
Ayo Serentak , Maju Serempak
Tuk menggapai cita mulia
Senin, 09 Mei 2011
9 Penyebab Kinerja DPR Buruk
INILAH.COM, Jakarta – Kinerja DPR yang buruk tidak terlepas dari kredibilitas anggota yang rendah. Banyak anggota DPR yang mengambil keputusan tanpa dasar yang kuat.
Direktur LIMA Ray Rangkuti mengungkapkan hal itu dalam diskusi 'Bila DPR Kami Gagap Politik' di Perdatam Jakarta, Senin (9/5). “Paling tidak terdapat sembilan masalah yang menyebabkan DPR bermasalah,” ujarnya.
Sembilan permasalahan itu adalah,
1. Tidak bersumber pada informasi yang akuntabel dengan angka. Buktinya, perencanaan gedung DPR anggarannya selalu berubah-ubah.
2. DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan tapi membandingkan.
3. Tidak tersedianya ruang keluhan dari publik.
4. Rekrutmen yang tidak tepat. Buktinya yang dipilih adalah anggota yang gagap politik.
5. Anggota legislatif pincang.
6. Diberi kewenangan yang besar tapi tidak memiliki tanggung jawab yang besar pula.
7. Tidak diberi kewenangan untuk membuat tanggung jawab sendiri.
8. Tidak taat pada mekanisme tata kerja.
9. Banyak fasilitas kurang optimal dalam penggunaannya.[tjs]
Jumat, 06 Mei 2011
Parpol Benahi Aturan Internal
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya mengatakan, pihaknya akan menyempurnakan kontrak komitmen antara partai dan para kader yang menjabat sebagai kepala daerah.Adapun kontrak itu akan memuat komitmen agar tidak meninggalkan partainya saat menjabat sebagai kepala daerah. “Kami ingin menyiapkan komitmen baru. Jangan sampai pindah (parpol) di tengah jalan,” ujar Bima kepada SINDO kemarin. Bima mengakui langkah tersebut diambil partai, mengambil pelajaran dari keputusan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf yang mengundurkan diri dari PAN dan pindah ke Partai Demokrat. Bima melanjutkan, penyempurnaan kontrak komitmen akan dilakukan kepada seluruh kader PAN yang menjadi kepala daerah.
“Begitu juga komitmen yang akan diberikan kepada kader yang akan diusung dalam pilkada mendatang,” ungkapnya. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai efektivitas kontrak komitmen antara parpol dan kadernya sangat relatif. “Bergantung pada isi kontrak komitmen, apakah ada sanksi atau konsekuensi,”ujarnya. Menurut dia,kontrak komitmen seperti itu bisa-bisa saja. Pasalnya, hal tersebut merupakan urusan internal parpol.
Namun, dia tidak setuju apabila fenomena kepala daerah pindah parpol itu dibatasi perundang-undangan.“Karena ini menyangkut hak politik setiap orang,”ungkap Indria. adam prawira/ rahmat sahid/m sahlan
Senin, 02 Mei 2011
KEROPOS IDEOLOGI
"Loncat partai pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ini karena tidak ada ikatan ideologi dengan partai. Fragmentasi partai sekarang juga susah dibedakan karena partai yang satu dengan yang lain bisa klaim punya sesuatu hal yang sama," ujar pengamat politik Arie Sudjito, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (12/4/2011).
Arie curiga, jangan-jangan partai-partai memelihara pragmatisme. Arie melihat, sebagian partai besar hanya diikat kepentingan pragmatis untuk menang dan memiliki sumber daya ekonomi, sehingga tidak punya perhatian ke ideologi.
"Kurikulum pada kader dan perekrutan tidak berjalan dengan baik. Kalau ini yang terjadi 5 tahun lagi ketika orang-orang semakin merasa pentingnya ideologi sehingga terjadi kebangkrutan lembaga politik, seperti parpol, maka parpol yang memiliki kemampuan ideologislah yang akan memimpin.
"Mungkin sekarang pragmatis yang tampak, tapi ketika ada titik jenuh maka ideologilah yang akan diperhatikan," sambung Arie.
Apakah parpol yang ada sekarang tidak memiliki ikatan ideologi? "Ada beberapa yang masih punya ikatan ideologi itu. Meskipun ada juga partai kecil dan menengah yang silau pada gaya partai besar yang pragmatis sehingga ikut-ikutan ke sana," ucap Arie.
Dede Yusuf sebelumnya memberikan sinyal positif terhadap isu kepindahannya dari PAN ke Partai Demokrat. Berdasarkan hasil istikharahnya, Dede mengaku dia harus memilih 'Lanjutkan!'
"Insya Allah lanjutkan," ujar Dede usai sosialisasi Jamsostek di Graha Kana Kawaluyaan, Jalan Kawaluyaan, Selasa (12/4/2011).
Namun Dede mengaku belum mendaftar. Menurutnya keputusan ini baru berdasarkan istikharah yang dilakukannya beberapa hari lalu. "Oh itu (daftar-red) belum, ini hasil istikharah saja," kata dia.
(vit/nrl)
Sabtu, 30 April 2011
Berpartai Itu Harus Ikhlas dan Loyal
Adi Lazuardi - detikNews
"Kita berpartai dasarnya itu keikhlasan. Sungguh pun sudah ikhlas, ada grade berikutnya: loyalitas. Dasarnya itu keikhlasan, kedua itu loyalitas, ketiga itu aspek fungsi kepentingan kepada rakyat," kata Taufik usai acara Pelantikan Pengurus DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu (30/4/2011).
Menurut Taufik, politisi yang mudah terpengaruh oleh kondisi-kondisi yang ada dalam dunia politik akan sulit memberi manfaat untuk rakyatnya.
"Kalau dalam grade pertama dia sudah nggak lolos, ya, masyarakat yang menilai. Bagaimana dia bisa menaruh loyal kalau mudah terbawa angin ke sana kemari. Bagaimana bisa bermanfaat untuk rakyat kalau dia tidak bisa istiqomah kepada dirinya sendiri," katanya.
Taufik juga menambahkan, sebenarnya semua partai itu baik selama tujuannya untuk menyejahterakan rakyat. Sementara hubungannya dengan rakyat adalah tergantung dari kinerja partai itu sendiri.
"Artinya seluruh partai itu baik, partai yang memenuhi klausul UU Kepartaian itu baik sepanjang kita berlomba-lomba untuk fastabihul khairat untuk kepentingan rakyat. Kalau mempengaruhi masyarakat itu tergantung masing-masing partai," kata Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.
(irw/irw)
Senin, 25 April 2011
Politik Uang, Biang Kerok Jebloknya Suara PAN
Solo, CyberNews. Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai turunnya jumlah suara partainya akhir-akhir dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antara faktor yang paling krusial adalah lembeknya semangat kader untuk meningkatkan perolehan suara.
Namun, fakta yang paling berpengaruh atas penurunan jumlah suara adalah suburnya praktik politik uang di tubuh partai. Saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musda III PAN Surakarta dui Hotel Agas, Minggu (24/4). Amien memaparkan, praktik politik uang yang paling kentara terjadi di Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Di dua wilayah itu, penurunan suara anjlog secara signifikan. Dikatakannya, kursi PAN di DPR RI dari 53 kursi turun menjadi 46 kursi. PAN di Jabar khususnya di Bandung yang pada saat reformasi mencapai 8 kursi, kini tinggal 1 kursi, dan di DKI tinggal 4.
"PAN telah mengalami kebangkrutan Apa sebabnya DKI, dan Jabar terjun bebas. Ketika muswil yang menang menyuap sana-sini dengan fulus (uang), dan Allah ternyata tidak ridho," kata Amien yang saat itu didampingi Sekjen PAN Taufik Kurniawan dan anggota DPR RI Muhammad Hatta dan Wali Kota Solo Joko Widodo.
Dimanapun lanjut dia, Amien sebagai sesepuh PAN selalu mengingatkan, kejadian di Jabar dan DKI tidak terjadi lagi, apalagi di Solo. "Kalau masih cinta PAN, yang membagi-bagikan duit uang diambil tapi jangan dipilih. Saya sebagai ketum, MPR, uang itu bisa merusak. Karena lembaran merah kantongi, tidak dipikirkan tetapi rekosone. Tolong, mbah amien menyampaikan ini," katanya.
Dengan mengutip sabda Nabi Muhammad SAW, Amin mengatakan, barang siapa masa depannya sama dibandingkan masa kininya termasuk rugi, karena diberi rejeki dan kesehatan malah tidak maju. Tetapi kalau masa depan lebih buruk dari masa kini masa dibilang bangkrut.
( Budi Sarmun S / CN27 / JBSM )
Minggu, 24 April 2011
MEMBERANTAS KUTU LONCAT
Rocky Gerung: Kutu Loncat Lebih Buruk dari Debt Collector
M. Rizal - detikNews
"Ini lebih berbahaya dari penipu. Waktu Pemilu, dia meminta suara dan dukungan dari masyarakat, tapi sudah selesai pemilu, suara itu justru dilimpahkan ke partai politik lainnya. Ini lebih tidak sopan, dan ini lebih buruk dari debt collector," kata Rocky.
Pengajar Filsafat di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (UI) ini juga menganalogikan politisi kutu loncat ini sebagai pencuri yang telah menyerahkan barang curian, yaitu suara rakyat kepada penadah, yaitu partai politik barunya yang menerima politisi bersangkutan.
"Orang yang melakukan dan menjadi kutu loncat dan yang menerima atau kandang kutu loncat telah memberikan pelajaran yang buruk kepada publik. Karena, dua-duanya menikmati hal yang haram, kalau menggunakan tata bahasa agama," imbuhnya.
Belum lama ini sejumlah politisi meloncat dari partai lamanya ke Partai Demokrat. Mereka antara lain mantan Ketua DPD Golkar Ilham Arif Sirajudin, Gubernur NTB Zainul Majdi, yang juga kader Partai Bulan Bintang. Kemudian menyusul Yusuf Macan Effendi atau lebih dikenal dengan Dede Yusuf, dari PAN juga ikut berlabuh ke PD.
Berikut wawancara M Rizal dari detikcom dengan Rocky Gerung, Kamis (21/4/2011) pagi:
Bagaimana anda melihat fenomena politisi pindah partai politik, kenapa 'kutu loncat' ini selalu terjadi dalam perpolitikan di Indonesia?
Begini, menurut saya secara logika biasa saja, misalnya anda menerima uang dari saya karena ada suatu kebutuhan tertentu. Saya kasih uang itu, tapi ternyata uang itu anda bayarkan untuk debt collector. Artinya sudah curang dan culas pula.
Ini artinya ini lebih berbahaya dari penipu. Waktu pemilihan umum (Pemilu), dia meminta suara dan dukungan dari masyarakat (atas nama partai sebelumnya), tapi sudah selesai pemilu, suara itu justru dilimpahkan ke partai politik lainnya. Ini lebih tidak sopan, dan ini lebih buruk dari debt collector.
Kalau dia mau fair dan adil, dia seharusnya memberitahukan sebelumnya kepada konstituen dan meminta maaf, misalnya mengatakan maaf uang yang anda pinjamkan dulu tidak dipakai untuk membeli obat, tapi untuk kebutuhan lain dahulu. Ini akan bisa lebih dipertanggungjawabkan, tapi ini kan tidak terjadi.
Kalau ditanya apa motif para 'Kutu Loncat' ini, motifnya jelas adalah dia mencari keuntungan yang besar. Misalnya karena dia akan mendapatkan jaminan tertentu, entah itu persoalan hukum dan politis lainnya, seperti ingin mendapatkan peluang dipilih lagi dalam pemilu berikutnya. Apalagi Partai Demokrat, misalnya lebih populer.
Melihat tingkah politisi seperti ini, tentunya tanggung jawabnya sebagai warga negara di mana dia harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat nol besar. Kan kita melihat ini sebetulnya, orang pindah dari Partai A ke Partai B seperti itu motifnya seperti kutu loncat.
Seharusnya partai politik yang menerimanya harus curiga. Boleh jadi dia telah menyogok partai barunya itu, itu seharusnya ditolak oleh partai itu sendiri. Misalnya pindah ke PD atau PDIP, lalu pindah lagi ke partai lain, itu seharusnya tidak boleh terjadi. Okelah itu dikatakan demokratis, tapi demokratis harus berjalan sesuai dengan akal sehat.
Politisi kutu loncat ini apakah khas di Indonesia saja, atau terjadi di negara lainya? Apa bedanya?
Kalau di luar negeri saya kira, tingkat kewaspadaan publiknya sudah cukup tinggi. Kewaspadaan publik dari awal sudah dikemukakan bahwa seharusnya orang yang menjadi kutu loncat itu tidak dapat dukungan publik dan dukungan sosial. Karena itu akan mendapatkan sanksi sosial.
Sifat hiprokit dan penuh kemunafikan itu di dalam partai politik tidak akan punya hak politik dalam kepartaian, karena tidak bisa dipercayai. Artinya, di Indonesia partai politik itu tidak mendidik menjadi sebuah organisasi kepartaian, tapi bersifat seperti outsourching saja. Ini tentu ada sesuatu yang salah besar di dalam dunia kepartaian politik kita.
Fenomena kutu loncat ini terjadi karena sistem politik yang buruk atau faktor individu yang terobsesi kekuasaan?
Sebenarnya kalau dia memahami tentang sistem kewarganegaraan dan politik yang baik, dia akan selalu menghormati konstituennya dan menyerahkan sepenuhnya kepada konstituennya juga. Begitu juga dia akan meminta maaf bila tidak bisa lagi mempertanggungjawabkan mandatnya selama ini agar publik juga tidak dirugikan. Ini kan akan lebih fair, walau pun dia sudah lebih lima tahun di sana.
Jangan sampai publik mempertanyakan kepadanya, anda sudah ngemis-ngemis suara rakyat, tapi mengabaikan rakyat sendiri, ya itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau sudah begini, apalagi kalau bukan memang obsesi kekuasaan dia kalau berpindah-pindah seperti itu dengan mengabaikan rakyat.
Tapi SBY dan Partai Demokrat seperti menikmati fenomena kutu loncat ini?
Ya dua-duanya. Orang yang melakukan dan menjadi kutu loncat dan yang menerima atau kandang kutu loncat telah memberikan pelajaran yang buruk kepada publik. Karena, dua-duanya menikmati hal yang haram, kalau menggunakan tata bahasa agama. Analoginya, para pencuri ini telah menyerahkan barang curiannya kepada penadah. Sama saja partai politik baru bagi para kutu loncat ini disebut sebagai penadah. Mereka tidak akan berpikir panjang lagi ke depannya.
Namanya juga penadah, dia hanya ingin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek saja, tidak lagi memikirkan tentang pendalaman pendidikan politik kepada partai politik dan masyarakatnya. Dia (parpol) seperti broker politik, yang sebenarnya tidak cocok jadi sebuah organisasi partai politik. Dia tidak ada ketulusan dan kecerdasan untuk merawat demokrasi dan tidak memelihara apa yang menjadi harapan masyarakatnya.
Adakah solusi mengatasi persoalan pragmatisme para politisi ini?
Di dalam demokrasi memang ada aturan hukum, tapi juga berjalan di atas kebiasaan-kebiasaan. Oleh karena itu, ini yang harus dipelihara setiap periode lima tahunan dan itu dasarnya atas kepercayaan. Misalnya, kepercayaan saya memberikan kredit kepada anda, tapi diselewengkan untuk kepentingan lain, artinya sebagai nasabah anda bukan nasabah yang baik, itu seperti di dunia perbankan.
Jadi ini soal mental politik para politisi kita yang buruk. Kalau saya diposisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, misalnya, saya akan tolak orang-orang seperti itu masuk ke PD. Sebab, orang seperti itu tidak memberikan tata politik yang baik juga buat masyarakat. Pak SBY harus memberikan pelajaran yang baik kepada rakyat. Tapi ini kan jauh panggang dari api.
Sanksi apa yang seharusnya diberikan kepada kutu loncat itu?
Tentunya ya sanksi sosial. Sanksi ini jangan terlambat lagi sampai lima tahun lagi. Tapi sanksi sosial ini seharusnya juga diberikan partai politik juga, seharusnya partai politik itu juga menolak menerima mereka, dari para kutu loncat dan ulat bulu.
Secara umum mereka telah membohongi publik. Mereka akan selalu melihat rumput di sebelah rumah atau rumah tetangga itu lebih hijau. Orang-orang seperti ini tentunya tidak memiliki etika dan tidak punya tanggung jawab serta mental yang baik. Seharusnya mereka tidak boleh menjadi politisi. Karena menjadi seorang politisi itu, seharusnya dia paham dan mengerti betul serta harus mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan publik dan masyarakat. Itu saja.
(zal/iy)
Inilah Dua Langkah PAN Agar Kadernya Tak Loncat Partai
Bima Arya. TEMPO/Nita Dian
TEMPO Interaktif, Jakarta - Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (PAN), menyatakan maraknya upaya pembajakan kader partainya oleh partai lain harus disikapi serius. "Harus ada upaya konkret untuk mencegahnya," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/4).
Menurut Bima, ada 2 hal yang akan dilakukan partainya untuk mencegah berulangnya pembajakan kader partainya. Pertama, secara internal akan melakukan inovasi dalam hal kontrak politik dengan kepala daerah yang diusung PAN. "Mereka harus jelas committed menjalankan amanat partai sampai akhir," ujarnya. Kedua, membenahi kaderisasi serta rekrutmen kader partai yang lebih militan, sehingga anggapan PAN partai yang menggantungkan pada sosok ketokohan tertentu tidak berlaku di partai ini. "Esa hilang dua terbilang, patah satu tumbuh seribu," kata Bima lagi. Bima yakin partainya tak berpengaruh dengan mundurnya beberapa kader terbaiknya. Sebab, partainya memiliki pengalaman panjang dalam membangun sistem dan kultur dengan tidak menggantungkan pada sosok ketokohan semata. "Kaderisasi dari Pak Amien (Rais), Mas Tris (Sutrisno Bachir), kemudian Bang Hatta (Rajasa) itu sukses," ujarnya. "Kami ingin memindahkan pengaderan itu tidak hanya di level nasional, tapi hingga ke level lokal."
Sebelumnya, kader PAN Jawa Barat Dede Yusuf yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat menyatakan mundur dari PAN sejak Jumat akhir pekan lalu. Beredar kabar Dede Yusuf meloncat ke Partai Demokrat sebagai partai pendulang suara terbanyak di Jawa Barat pada pemilihan legislatif 2009. Dede Yusuf pindah partai karena ingin mewujudkan ambisinya menjadi gubernur Jawa Barat pada pemilihan 2012 mendatang. "Ini bukan hal yang luar biasa," ujar Bima.